22 September 2023
×
×
Today's Local
22 September 2023
Tutup x

Perjuangan Tokoh Banggai Keluar Dari Ornamen Afdeling ‘Ala’ Belanda

Seiring berjalannya pemerintah pusat Indonesia, keinginan untuk menghapus jejak ornamen sistem pemerintahan penjajah terus menguat, BPOD pun terbentuk

Perkampungan masyarakat Saluan Keleke 1901 / Albert C Kuryt.

Perjalanan pembentukan Kabupaten Banggai tidak lepas dari desakan para tokoh tua dan muda. Keinginan itu secara langsung telah menolak sistem pemerintahan terapan ala Belanda.

Memang sebelum pemerintah Belanda hengkang dari tanah air, mereka sudah membuat jejak pemerintahan seperti dengan membentuk administrasi Afdeling Ooskost van Celebes (907) juga Onderafdeling Banggai (1932).

“Dan di masa itu wilayah Banggai dipimpin Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Banggai dipimpin  Syukuran Aminuddin Amir, selaku Raja Banggai ke-33,” sebut Haryanto Djalumang, pada ‘Sejarah Kabupaten Banggai’ terbitan LP3M Insan Cita.

Seiring berjalannya pemerintah Indonesia, keinginan untuk melepas diri dari ornamen penjajah terus menguat, akhirnya tak lama kemudian Badan Perjuangan Otonomi Daerah  (BPOD) pun terbentuk.

“Lalu BPOD mendapat dukungan moril maupun materil dari KPN,” jelas Haryanto selanjutnya pada seminar sehari tentang Sejarah Kabupaten Banggai, 10 Maret 2012.

Dikutip dari catatan Haryanto, Anggota perjuangan BPOD Banggai antara lain Djakaria Nurdin Agama (mayor ngopa kerajaan Banggai/KPN), M.H. Wauranagai (PNI), A. Momor (PKI), Jan Posuma (PSII), Ahmad Mile (NU), Badarussalam (Masyumi), Abdul Azis Larekeng (Pemuda/Pelajar Banggai).

Tim ini yang langsung berjuang ke Makassar menghadap Gubernur Sulawesi Andi Pangeran Pettarani, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta menemui Menteri Dalam Negeri Sunaryo.

Dan tidak sia-sia, pemerintah pusat mengamini desakan itu dengan mengeluarkan UU Nomor 59 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II di Sulawesi.

Tokoh lain BPOD yang turut terlibat dalam sejarah pembentukan Dati II, Aco Dg. Matorang (PSII), Azis Sinukun (NU), Djen Djalumang (NU), T.S.Bullah (Komite XII), Agulu Lagonah (Komite XII), H.Thalib (Muhammdiyah).

Siradjuddin Datu Adam (Muhammadiyah), Malajo Ahmad (Muhammadiyah), Ema Hamid (Wanita Banggai), Ena Musa (Pemuda Banggai), Faruk Zaman (KAPPI), Kahar dangka (KAPPI/KAMI).

Selanjutnya wilayah Kabupaten Banggai  memiliki luas yang sama dengan wilayah kerajaan Banggai hingga kemudian terpisah dalam pemekaran pada Tahun 1999. Dimana, Undang-Undang Nomor 51 menetapkan pulaupulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan.